BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Orde
Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas
penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru
berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998.
Orde baru
merupakan masa pemerintahan Soeharto yaitu berlangsung dari tahun 1966 sampai
tahun 1998. Pada masa orde baru ini presiden Soeharto mengalami keruntuhan
yaitu seiring jatuhnya Soeharto sebagai presiden yang telah memimpin Indonesia
selama 32 tahun, setelah sebelumnya krisis ekonomi menghancurkan legitimasi
pemerintahan Orde Baru.
Permasalahan-permasalahan banyak terjadi pada masa
orde baru ini seperti kolusi, korupsi, nepotisme, krisis ekonomi. Itu semua
tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan presiden Soeharto. Maka
selama 32 tahun yang dijalankan oleh Soeharto memberikan dampak negatif yang
lebih besar dibandingkan dampak positifnya.
Masa pemerintahan yang begitu panjang menjadi arena membungkam demokrasi
dan menenggelamkan partisipasi masyarakat luas dalam hampir semua sektor
kehidupan, sampai untuk membangun gedung-gedung SD di seluruh Indonesia harus
lewat Inpres (instruksi presiden). Maka dapat disaksikan
menjelang akhir kekuasaan Orde Baru, ketika terjadi krisis moneter, ekonomi
yang dibangun dengan stabilitas politik dan keamanan itu rontok seperti
bangunan tanpa pondasi yang dilanda gempa bumi, rata dengan tanah.
Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi
Indonesia berkembang pesat meskipun hal
ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang
kaya dan miskin juga semakin melebar. Orde baru yang dijalankan oleh Presiden
Soeharto yang berakhir dengan krisis moneter memberikan perubahan dalam
pembangunan politik dan perekonomian.
B. RUMUSAN MASALAH
1.
Apa saja kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru?
2.
Apa saja dampak positif dari kebijakan
pemerintah pada masa Orde
Baru yang masih dirasakan hingga kini ?
3.
Apa saja kasus penyimpangan
yang terjadi pada masa orde baru yang
masih belum terselesaikan hingga kini ?
C. TUJUAN
Dengan dibuatnya makalah ini kami berharap dapat
mencapai tujuan yang kami inginkan yaitu, dapat mempelajari dan memahami
perkembangan sejarah Indonesia pada masa Orde Baru.
Semoga makalah yang kami buat dapat
memberikan manfaat kepada pembaca, khususnya kami sebagai penyusun agar menjadi siswa-siswi yang
lebih dapat menghargai nilai-nilai dari sejarah Indonesia. Dan umumnya bagi semua orang.
BAB II
ISI
A.
DAMPAK POSITIF DARI KEBIJAKAN
PEMERINTAH PADA MASA ORDE
BARU.
Dampak positif dari kebijakan pemerintah pada masa Orde
Baru yang masih dirasakan hingga sekarang antara
lain sebagai berikut :
·
Kebijakan
bidang politik dalam negeri
1.
Membuat consensus nasional
untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
2.
Penyederhanaan partai
politik.
3.
Pemasyarakatan pedoman penghayatan dan
pengamalan pancasila (P4) presiden Soeharto mengemukakan gagasan ekaprasetia
pancakarsa pada tanggal 12 april 1976 dan gagasan tersebut ditetapkan sebagai
ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1978 dan dalam sidang umum tahun 1978 dan
sejak itu secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat melaksanakan
penataran P4.
·
Kebijakan
bidang politik luar negeri
1. Secara
resmi indonesia kembali menjadi anggota PBB sejak tanggal 28 Desember 1966.
2. Pemerintah
Indonesia menyampaikan nota pengakuan terhadap Republik Singapura pada tanggal
2 juni 966 kepada perdana menteri Lee Kuan Yew.
3. Menjalin kembali hubungan
baik dengan negara–negara tetangga SEPERTI
pemulihan hubungan Indonesia-Malayasia oleh
Adam Malik dan Tun Abdul Razak di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966.
4. Indonesia
menjadi pemprakarsa organisasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967.
·
Kebijakan di bidang ekonomi
Presiden
Soeharto menangani
masalah ekonomi dengan mencanangkan program pembangunan yang dilakukan secara
bertahap yaitu jangka panjang 25-30
tahun dan jangka pendek 5 tahun atau disebut PELITA (Pembangunan Lima
Tahun). Pedoman pembangunan adalah TRILOGI pembangunan.
a)
Rencana Pembangunan Lima
Tahun (Repelita).
b)
Swasembada beras.
c)
Menerapkan anggaran belanja berimbang (balanced budget). Fungsinya adalah untuk
mengurangi salah satu penyebab terjadinya inflasi.
d)
Menerapkan kebijakan untuk mengekang proses ekspansi
kredit bagi usaha-usaha sektor produktif, seperti sector pangan, ekspor,
prasarana dan industri.
e)
Menerapkan kebijakan penundaan pembayaran utang luar
negeri (re-scheduling), serta
berusaha untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit luar negeri baru.
f)
Menerapkan kebijakan penanaman modal asing untuk
membuka kesempatan bagi investor luar negeri untuk turut serta dalam pasar dan
perekonomian Indonesia.
g)
Penerbitan anggaran
pendapatan belanja Negara (APBN) yang dinilai sebagai salah satu sumber utama
terjadinya hiperinflasi.
h)
Penjadwalan kembali
kewajiban membayar hutang-hutang luar negeri (debt rescheduling) yang lewat batas waktunya dan mengusahakan
penundaan pembayarannya ,diikuti dengan pencarian kredit baru dengan
syarat-syarat lebih lunak untuk pembiayaan pembangunan .
·
Kebijakan
bidang pertanian
Modernisasi
pada masa orde baru dikenal dengan nama Revolusi Hijau. Dan revolusi ini mengubah
cara bercocok tanam dari tradisional ke modern. Pemerintah menggalakan revolusi
produksi biji-bijian dari hasil penemuan-penemuan ilmiah berupa benih unggul
baru dari berbagai varitas, gandum, padi, dan jagung yang mengakibatkan
tingginya hasil panen komoditas tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah
dibidang pertanian adalah :
1. Intensifikasi
yang dikenal dengan pancausaha tani, meliputi pemilihan bibit unggul,
pengolahan tanah yang baik, pemupukan, irigasi dan pemberantasan hama.
2. Ekstensifikasi
yaitu memperluas lahan tanah yang dapat ditanami dengan pembukaan lahan-lahan
baru. Mengubah lahan tandus menjadi lahan yang dapat ditanami dan membuka
hutan.
3. Diversifikasi
yaitu usaha penganekaragamaan jenis tanaman pada suatu lahan pertanian melalui
system tumpang sari, usaha ini menguntungkan untuk mencegah kegagalan panen
pokok.
4. Membentuk BUUD(Badan Usaha Unit Desa) untuk pengadaan
pangan dan menyalurkan sarana produksi pertanian (Pupuk, benih, dan
obat-obatan). Yang kini menjadi KUD (Koperasi Unit Desa). Teknologi pertanian
serta koperasi tersebut dapat mensejahterakan rakyat yang manfaatnya terasa
sampai jaman sekarang.
·
Kebijakan bidang Pendidikan
1. Pembangunan Sekolah Dasar (SD Inpres).
Pembangunan
SD sejak jaman Soeharto hingga kini masih terasa manfaatnya dan diikuti pula
oleh peningkatan jumlah guru SD.
2. Program wajib Belajar.
Soeharto
menyatakan bahwa seluruh anak Indonesia berusia 7-12 tahun wajib untuk
mendapatkan pendidikan dasar 6 tahun (SD). Sehingga sampai sekarang kita telah
merasakan wajib belajar 12 tahun (Sampai SLTA), kemudian kita juga mendapatkan
manfaat dari program wajib belajar tersebut.
3. Pembentukan Kelompok belajar (Kejar).
Program
Kejar merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat
buta huruf yang berusia 10-45 tahun. Tutor atau pembimbing setiap kelompok
adalah masyarakat yang telah dapat membaca, menulis dan berhitung dengan
pendidikan minimal Sekolah Dasar.
·
Kebijakan bidang kesehatan
Kebijakan
bidang kesehatan yang masih terasa manfaatnya antara lain :
1. Program Keluarga Berencana (KB).
Pada masa orde baru dilaksanakan program untuk
pengendalian pertumbuhan penduduk yang dikenal dengan Keluarga Berencana(KB).
Pada
tahun 1967 pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996
telah menurun drastis menjadi 1,6%. Sampai sekarang program KB di Indonesia
sebagai salah satu program yang paling sukses di dunia, sehingga menarik
perhatian dunia untuk mengikuti kesuksesan Indonesia.
2. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)
Posyandu
dengan 5 programnya yaitu, KIA, KB, Gizi, Penanggulangan Diare dan Imunisasi.
Posyandu bukan saja untuk pelayanan balita tetapi juga untuk pelayanan ibu
hamil. Bahkan pada waktu waktu tertentu untuk promosi dan distribusi Vit. A,
FE, Garam Yodium, dan suplemen gizi lainnya dan mobilisasi sosial seperti PIN,
campak dan Vit. A.
3. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat).
·
Kebijakan
bidang industri
1. Mengembangkan
jaringan informasi, komunikasi, dan transportasi untuk memperlancar arus
komunikasi antarwilayah di nusantara, misalnya program satelit palapa.
2. Mengembangkan
industri pertanian.
3. Mengembangkan
industri minyak dan gas bumi.
4. Perkembangan
industri galangan kapal di surabaya yang dikelola oleh oleh PT PAL Indonesia.
5. Pengembangan
industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang kemudian berubah menjadi PT
Dirgantara Indonesia.
6. Pembangunan
kawasan industri di daerah Jakarta, Cilacap, Surabaya, Medan dan Batam.
7. Sejak
tahun 1985 pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi di bidang industri dan
investasi.
·
Kebijakan
bidang sosial budaya dan kemasyarakatan
1. Pemerintah
mengontrol pelajaran sejarah untuk anak sekolah melalui buku dan film G 30
S/PKI diputar TVRI setiap tahun pada tanggal 30 September. Pemerintah
menginginkan sebagai pengingat terhadap bahaya laten PKI dan memuja
kepahlawanan Jenderal Soeharto dan film lain adalah Janur Kuning.
2. Pemerintah
mendukung kirap remaja indonesia yaitu : parade keliling pemuda indonesia yang
diselenggarakan dua tahun sekali oleh Yayasan Tiara Indonesia pimpinan Siti Hardijanti
Rukmana (Mbak Tutut) sejak tahun 1989. Mereka menjelajah desa-desa di Indonesia
dengan kegiatan seperti menyalurkan air bersih, memperbaiki rumah desa,
membersihkan rumah ibadah, menanam pohon serta membersihkan makam serta
mengadakan diskusi dan pertunjukan seni.
3. Pemerintah
menempatkan Departemen Penerangan dalam posisi yang sangat penting. Departemen
Penerangan mengharuskan setiap media massa memiliki SIUPP dan mengendalikannya
secara ketat melalui Undang-undang pokok pers no 12 tahun 1982 dan media yang
melanggar akan dibatalkan SIUPP-nya.
4. Untuk
mengendalikan mahasiswa gerakan mahasiswa maka diberlakukan Normalisasi
Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) pada tahun
1978.
5. Memperoleh
pinjaman dari negara-negara barat dan lembaga keuangan seperti IGGI IMF dan
Bank Dunia .
6. Liberalisasi
perdagangan dan investasi dibuka selebar-lebarnya. Inilah yang membuat
indonesia terikat pada kekuatan modal asing..
Sehingga jika disimpulkan memang banyak dampak positif yang dirasakan
semasa pemerintahan orde baru diantaranya :
a) Pemerintah
mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekusaan lembaga kepresidenan yang
membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat.
b) Pemerataan
memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan serta kesempatan
kerja
c) Pemerataan
kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan
kaum wanita
d) Pemeratan
kesempatan memperoleh keadilan
e) Pertumbuhan
ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana
dengan baik dan hasilnya pun dapat dilihat secara konkrit.
f) Situasi
keamanan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan
dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.
g) Dilakukan
peleburan partai dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol.
h) Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap
program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnyapun dapat
terlihat secara konkrit.
i) Indonesia
mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang
memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).
j)
Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan
perbaikan kesejahteraan rakyat.
k) Penurunan
angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin
meningkat.
l) Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
m) Sukses transmigrasi
n) Sukses KB
o) Sukses memerangi buta huruf
p) Sukses swasembada pangan
q) Pengangguran minimum
r) Sukses Gerakan Wajib Belajar
s) Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
t) Sukses keamanan dalam negeri
u) Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
v) Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk
dalam negeri
w) Revolusi hijau dan industrialisasi
x) Revolusi
Hijau merupakan revolusi biji-bijian dari hasil penemuan ilmiah berupa benih
unggul dari berbagai varietas gandum, padi, dan jagung yang membuat hasil panen
komoditas tersebut meningkat di begara-negara berkembang. Revolusi hijau lahir
karena masalah pertambahan penduduk yang pesat. Pertambahan penduduk harus
diimbangi dengan peningkatan produksi pertanian.
Upaya peningkatan produksi pertanian digalakkan melalui :
a. Pembukaan lahan pertanian baru
b. Mekanisasi pertanian
c. Penggunaan pupuk baru
d. Mencari metode yang tepat untuk pemberantasan hama
Upaya peningkatan produksi pertanian digalakkan melalui :
a. Pembukaan lahan pertanian baru
b. Mekanisasi pertanian
c. Penggunaan pupuk baru
d. Mencari metode yang tepat untuk pemberantasan hama
y) Perkembangan Industrialisasi
a. Industri
Pertanian
• Industri pengolahan hasil tanaman pangan termasuk hortikultura
• Industri pengolahan hasil perkebunan
• Industri pengolahan hasil perikanan
• Industri pengolahan hasil hutan
• Industri pupuk
• Industri Pestisida
• Industri Mesin dan peralatan pertanian
• Industri pengolahan hasil tanaman pangan termasuk hortikultura
• Industri pengolahan hasil perkebunan
• Industri pengolahan hasil perikanan
• Industri pengolahan hasil hutan
• Industri pupuk
• Industri Pestisida
• Industri Mesin dan peralatan pertanian
b. Industri Non
Pertanian
• Industri Semen
• Industri Besi baja
• Industri Perakitan kendaraan bermotor
• Industri elektronik
• Industri kapal laut
• Industri Kapal terbang
• Industri Semen
• Industri Besi baja
• Industri Perakitan kendaraan bermotor
• Industri elektronik
• Industri kapal laut
• Industri Kapal terbang
z)
Bidang
Politik
1.
Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Organisasi masanya.
2.
Membubarkan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 12 Maret 1966 yang
diperkuat dengan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966
3.
Menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang di
Indonesia
4.
Penyederhanaan Partai
Politik
5.
Pemilihan Umum
6.
Penataan Politik Luar Negeri
B.
PENYIMPANGAN KEBIJAKAN
PADA MASA ORDE BARU
a. Dalam hal konstitusi
a) Perubahan kekuasaan yang statis
b) Perekrutan politik yang tertutup
c) Pemilihan umum yang kurang demokratis
d) Kurangnya jaminan hak asasi manusia
b. Di
bidang politik, antara lain:
Tidak berfungsinya kontrol dari
lembaga kenegaraan politik dan sosial, karena didominasi kekuasaan
presiden/eksekutif yang tertutup sehingga memicu budaya korupsi kolusi dan
nepotisme.
c. Di
bidang hukum, antara lain:
a) Tidak
tegaknya supremasi hukum karena penegak hukum tidak konsisten, adanya mafia
peradilan, dan banyaknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini tidak
menjamin rasa adil, pengayoman dan kepastian hukum bagi masyarakat.
b) Ada
penyimpangan sekurang-kurangnya 79 Kepres (1993-1998) yang dijadikan alat kekuasaan sehingga penyelewengan
terlindungi secara legal dan berlangsung lama (hasil kajian hukum masyarakat
transparansi Indonesia).
d. Di bidang ekonomi, antara lain:
1) Keberhasilan
pembangunan yang tidak merata menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan
miskin.
2) Bercampurnya
institusi negara dan swasta.
3) Perkembangan
utang luar negeri dari tahun ke tahun cenderung meningkat.
4) Terjadi
pemusatan kekuasaan di tangan presiden, sehingga pemerintahan dijalankan secara
otoriter
5) Terjadi
monopol penafsiran Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah
untuk membenarkan tindakan – tindakannya.
6) Pemerintah
campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga kekuasaan kehakiman tidak
merdeka.
7) Terjadi
korupsi, kolusi, dan nepotisme yang luar biasa parahnya sehingga merusak segala
aspek kehidupan, dan berakibat pada terjadinya krisis multidimensi
8) Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena
kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua,
9) Kecemburuan
antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan
pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya,
10) Kebebasan
pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel,
11) Penggunaan
kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan
Misterius” (petrus).
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Sejalan dengan dasar empirik sebelumnya, masa awal
orde baru ditandai oleh terjadinya perubahan besar dalam pegimbangan politik di
dalam Negara dan masyarakat, sebelumya pada era Orde Lama kita tahu bahwa pusat
kekuasaan ada di tangan presiden, militer dan PKI. Namun pada Orde Baru terjadi
pergeseran pusat kekuasaan dimana dibagi dalam militer, teknokrat, dan kemudian
birokrasi. Namun harapan itu akhirnya menemui ajalnya ketika pada pemilu 1971,
golkar secara mengejutkan memenangi pemilu lebih dari separuh suara dalam
pemilu.Itulah beberapa sekelumit cerita tentang Orde Lama dan Orde Baru,
tentang bagaimana kehidupan sosial, politik dan ekonomi di masa itu. Yang
kemudian pada orde baru akhirnya tumbang bersamaan dengan tumbangnya Pak Harto
atas desakan para mahasiswa di depan gendung DPR yang akhrinya pada saat itu
titik tolak era Reformasi lahir. Dan pasca reformasilah demokrasi yang bisa
dikatakan demokrasi yang di Inginkan pada saat itu perlahan-lahan mulai tumbuh
hingga sekarang ini.
B. SARAN
Perjalanan kehidupan birokrasi di Indonesia selalu
dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya. Budaya birokrasi yang telah ditanamkan
sejak jaman kolonialisme berakar kuat hingga reformasi saat ini. Paradigma yang
dibangun dalam birokrasi Indonesia lebih cenderung untuk kepentingan kekuasaan.
Struktur, norma, nilai, dan regulasi birokrasi yang demikian diwarnai dengan
orientasi pemenuhan kepentingan penguasa daripada pemenuhan hak sipil warga
negara. Budaya birokrasi yang korup semakin menjadi sorotan publik saat ini.
Banyaknya kasus KKN menjadi cermin buruknya mentalitas birokrasi secara
institusional maupun individu.
Sejak orde lama hingga reformasi, birokrasi selalu
menjadi alat politik yang efisien dalam melanggengkan kekuasaan. Bahkan masa
orde baru, birokrasi sipil maupun militer secara terang-terangan mendukung
pemerintah dalam mobilisai dukungan dan finansial. Hal serupa juga masih
terjadi pada masa reformasi, namun hanya di beberapa daerah. Beberapa kasus
dalam Pilkada yang sempat terekam oleh media menjadi salah satu bukti nyata
masih adanya penggunaan birokrasi untuk suksesi. Sebenarnya penguatan atau
”penaklukan” birokrasi bisa saja dilakukan dengan catatan bahwa penaklukan
tersebut didasarkan atas itikad baik untuk merealisasikan program-program yang
telah ditetapkan pemerintah. Namun sayangnya, penaklukan ini hanya dipahami
para pelaku politik adalah untuk memenuhi ambisi dalam memupuk kekuasaan.
Mungkin dalam hal ini, kita sebagai penerus bangsa
harus mampu dan terus bersaing dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik dari
sebelumnya , harga diri bangsa Indonesia adalah mencintai dan menjaga aset negara
untuk dijadikan simpanan buat anak cucu kelak. Dalam proses pembangunan bangsa
ini harus bisa menyatukan pendapat demi kesejahteraan masyarakat umumnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar