makalah dampak orde baru

BAB I

PENDAHULUAN

A.  LATAR BELAKANG

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998.

Orde baru merupakan masa pemerintahan Soeharto yaitu berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Pada masa orde baru ini presiden Soeharto mengalami keruntuhan yaitu seiring jatuhnya Soeharto sebagai presiden yang telah memimpin Indonesia selama 32 tahun, setelah sebelumnya krisis ekonomi menghancurkan legitimasi pemerintahan Orde Baru.

Permasalahan-permasalahan banyak terjadi pada masa orde baru ini seperti kolusi, korupsi, nepotisme, krisis ekonomi. Itu semua tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan presiden Soeharto. Maka selama 32 tahun yang dijalankan oleh Soeharto memberikan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dampak positifnya.

Masa pemerintahan yang begitu panjang menjadi arena membungkam demokrasi dan menenggelamkan partisipasi masyarakat luas dalam hampir semua sektor kehidupan, sampai untuk membangun gedung-gedung SD di seluruh Indonesia harus lewat Inpres (instruksi presiden). Maka dapat disaksikan menjelang akhir kekuasaan Orde Baru, ketika terjadi krisis moneter, ekonomi yang dibangun dengan stabilitas politik dan keamanan itu rontok seperti bangunan tanpa pondasi yang dilanda gempa bumi, rata dengan tanah.

Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar. Orde baru yang dijalankan oleh Presiden Soeharto yang berakhir dengan krisis moneter memberikan perubahan dalam pembangunan politik dan perekonomian.

B.  RUMUSAN MASALAH

1.    Apa saja kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru?

2.    Apa saja dampak positif dari kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru yang masih dirasakan hingga kini ?

3.    Apa saja kasus penyimpangan yang terjadi pada masa orde baru yang  masih belum terselesaikan hingga kini ?

C.   TUJUAN

Dengan dibuatnya makalah ini kami berharap dapat mencapai tujuan yang kami inginkan yaitu, dapat mempelajari dan memahami perkembangan sejarah  Indonesia pada masa Orde Baru.

Semoga makalah yang kami buat dapat memberikan manfaat kepada pembaca, khususnya kami sebagai penyusun agar menjadi siswa-siswi yang lebih dapat menghargai nilai-nilai dari sejarah Indonesia. Dan umumnya bagi semua orang.

BAB II

ISI

A.   DAMPAK POSITIF DARI KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA MASA ORDE BARU.

Dampak positif dari kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru yang masih dirasakan hingga sekarang antara lain sebagai berikut :

·         Kebijakan bidang politik dalam negeri

1.      Membuat consensus nasional untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

2.      Penyederhanaan partai politik.

3.      Pemasyarakatan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (P4) presiden Soeharto mengemukakan gagasan ekaprasetia pancakarsa pada tanggal 12 april 1976 dan gagasan tersebut ditetapkan sebagai ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1978 dan dalam sidang umum tahun 1978 dan sejak itu secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat melaksanakan penataran P4.

·         Kebijakan bidang politik luar negeri

1.    Secara resmi indonesia kembali menjadi anggota PBB sejak tanggal 28 Desember 1966.

2.    Pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan terhadap Republik Singapura pada tanggal 2 juni 966 kepada perdana menteri Lee Kuan Yew.

3.    Menjalin kembali hubungan baik dengan negara–negara tetangga SEPERTI pemulihan hubungan Indonesia-Malayasia oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966.

4.    Indonesia menjadi pemprakarsa organisasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967.

·         Kebijakan di bidang ekonomi

Presiden Soeharto menangani masalah ekonomi dengan mencanangkan program pembangunan yang dilakukan secara bertahap yaitu jangka panjang 25-30  tahun dan jangka pendek 5 tahun atau disebut PELITA (Pembangunan Lima Tahun). Pedoman pembangunan adalah TRILOGI pembangunan.

a)    Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

b)    Swasembada beras.

c)    Menerapkan anggaran belanja berimbang (balanced budget). Fungsinya adalah untuk mengurangi salah satu penyebab terjadinya inflasi.

d)    Menerapkan kebijakan untuk mengekang proses ekspansi kredit bagi usaha-usaha sektor produktif, seperti sector pangan, ekspor, prasarana dan industri.

e)    Menerapkan kebijakan penundaan pembayaran utang luar negeri (re-scheduling), serta berusaha untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit luar negeri baru.

f)     Menerapkan kebijakan penanaman modal asing untuk membuka kesempatan bagi investor luar negeri untuk turut serta dalam pasar dan perekonomian Indonesia.

g)    Penerbitan anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) yang dinilai sebagai salah satu sumber utama terjadinya hiperinflasi.

h)   Penjadwalan kembali kewajiban membayar hutang-hutang luar negeri (debt rescheduling) yang lewat batas waktunya dan mengusahakan penundaan pembayarannya ,diikuti dengan pencarian kredit baru dengan syarat-syarat lebih lunak untuk pembiayaan pembangunan .

·         Kebijakan bidang pertanian

Modernisasi pada masa orde baru dikenal dengan nama Revolusi Hijau. Dan revolusi ini mengubah cara bercocok tanam dari tradisional ke modern. Pemerintah menggalakan revolusi produksi biji-bijian dari hasil penemuan-penemuan ilmiah berupa benih unggul baru dari berbagai varitas, gandum, padi, dan jagung yang mengakibatkan tingginya hasil panen komoditas tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah dibidang pertanian adalah :

1.    Intensifikasi yang dikenal dengan pancausaha tani, meliputi pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan, irigasi dan pemberantasan hama.

2.    Ekstensifikasi yaitu memperluas lahan tanah yang dapat ditanami dengan pembukaan lahan-lahan baru. Mengubah lahan tandus menjadi lahan yang dapat ditanami dan membuka hutan.

3.    Diversifikasi yaitu usaha penganekaragamaan jenis tanaman pada suatu lahan pertanian melalui system tumpang sari, usaha ini menguntungkan untuk mencegah kegagalan panen pokok.

4.    Membentuk BUUD(Badan Usaha Unit Desa) untuk pengadaan pangan dan menyalurkan sarana produksi pertanian (Pupuk, benih, dan obat-obatan). Yang kini menjadi KUD (Koperasi Unit Desa). Teknologi pertanian serta koperasi tersebut dapat mensejahterakan rakyat yang manfaatnya terasa sampai jaman sekarang.

·         Kebijakan bidang Pendidikan

1.    Pembangunan Sekolah Dasar (SD Inpres).

Pembangunan SD sejak jaman Soeharto hingga kini masih terasa manfaatnya dan diikuti pula oleh peningkatan jumlah guru SD.

2.    Program wajib Belajar.

Soeharto menyatakan bahwa seluruh anak Indonesia berusia 7-12 tahun wajib untuk mendapatkan pendidikan dasar 6 tahun (SD). Sehingga sampai sekarang kita telah merasakan wajib belajar 12 tahun (Sampai SLTA), kemudian kita juga mendapatkan manfaat dari program wajib belajar tersebut.

3.    Pembentukan Kelompok belajar (Kejar).

Program Kejar merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta huruf yang berusia 10-45 tahun. Tutor atau pembimbing setiap kelompok adalah masyarakat yang telah dapat membaca, menulis dan berhitung dengan pendidikan minimal Sekolah Dasar.

·         Kebijakan bidang kesehatan

   Kebijakan bidang kesehatan yang masih terasa manfaatnya antara lain :

1.    Program Keluarga Berencana (KB).

Pada masa orde baru dilaksanakan program untuk pengendalian pertumbuhan penduduk yang dikenal dengan Keluarga Berencana(KB).

Pada tahun 1967 pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Sampai sekarang program KB di Indonesia sebagai salah satu program yang paling sukses di dunia, sehingga menarik perhatian dunia untuk mengikuti kesuksesan Indonesia.

2.    Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)

Posyandu dengan 5 programnya yaitu, KIA, KB, Gizi, Penanggulangan Diare dan Imunisasi. Posyandu bukan saja untuk pelayanan balita tetapi juga untuk pelayanan ibu hamil. Bahkan pada waktu waktu tertentu untuk promosi dan distribusi Vit. A, FE, Garam Yodium, dan suplemen gizi lainnya dan mobilisasi sosial seperti PIN, campak dan Vit. A.

3.    Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat).

·         Kebijakan bidang industri

1.    Mengembangkan jaringan informasi, komunikasi, dan transportasi untuk memperlancar arus komunikasi antarwilayah di nusantara, misalnya program satelit palapa.

2.    Mengembangkan industri pertanian.

3.    Mengembangkan industri minyak dan gas bumi.

4.    Perkembangan industri galangan kapal di surabaya yang dikelola oleh oleh PT PAL Indonesia.

5.    Pengembangan industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang kemudian berubah menjadi PT Dirgantara Indonesia.

6.    Pembangunan kawasan industri di daerah Jakarta, Cilacap, Surabaya, Medan dan Batam.

7.    Sejak tahun 1985 pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi di bidang industri dan investasi.

·         Kebijakan bidang sosial budaya dan kemasyarakatan

1.    Pemerintah mengontrol pelajaran sejarah untuk anak sekolah melalui buku dan film G 30 S/PKI diputar TVRI setiap tahun pada tanggal 30 September. Pemerintah menginginkan sebagai pengingat terhadap bahaya laten PKI dan memuja kepahlawanan Jenderal Soeharto dan film lain adalah Janur Kuning.

2.    Pemerintah mendukung kirap remaja indonesia yaitu : parade keliling pemuda indonesia yang diselenggarakan dua tahun sekali oleh Yayasan Tiara Indonesia pimpinan Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut) sejak tahun 1989. Mereka menjelajah desa-desa di Indonesia dengan kegiatan seperti menyalurkan air bersih, memperbaiki rumah desa, membersihkan rumah ibadah, menanam pohon serta membersihkan makam serta mengadakan diskusi dan pertunjukan seni.

3.    Pemerintah menempatkan Departemen Penerangan dalam posisi yang sangat penting. Departemen Penerangan mengharuskan setiap media massa memiliki SIUPP dan mengendalikannya secara ketat melalui Undang-undang pokok pers no 12 tahun 1982 dan media yang melanggar akan dibatalkan SIUPP-nya.

4.    Untuk mengendalikan mahasiswa gerakan mahasiswa maka diberlakukan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) pada tahun 1978.

5.    Memperoleh pinjaman dari negara-negara barat dan lembaga keuangan seperti IGGI IMF dan Bank Dunia .

6.    Liberalisasi perdagangan dan investasi dibuka selebar-lebarnya. Inilah yang membuat indonesia terikat pada kekuatan modal asing..

Sehingga jika disimpulkan memang banyak dampak positif yang dirasakan semasa pemerintahan orde baru diantaranya :

a)    Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekusaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat.

b)    Pemerataan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan serta kesempatan kerja

c)    Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita

d)    Pemeratan kesempatan memperoleh keadilan

e)    Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat dilihat secara konkrit.

f)     Situasi keamanan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

g)    Dilakukan peleburan partai dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol.

h)    Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnyapun dapat terlihat secara konkrit.

i)     Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).

j)      Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.

k)    Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.

l)     Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000

m)  Sukses transmigrasi

n)   Sukses KB

o)    Sukses memerangi buta huruf

p)    Sukses swasembada pangan

q)    Pengangguran minimum

r)     Sukses Gerakan Wajib Belajar

s)    Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh

t)     Sukses keamanan dalam negeri

u)   Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia

v)    Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

w)   Revolusi hijau dan industrialisasi

x)    Revolusi Hijau merupakan revolusi biji-bijian dari hasil penemuan ilmiah berupa benih unggul dari berbagai varietas gandum, padi, dan jagung yang membuat hasil panen komoditas tersebut meningkat di begara-negara berkembang. Revolusi hijau lahir karena masalah pertambahan penduduk yang pesat. Pertambahan penduduk harus diimbangi dengan peningkatan produksi pertanian.
Upaya peningkatan produksi pertanian digalakkan melalui :
a. Pembukaan lahan pertanian baru
b. Mekanisasi pertanian
c. Penggunaan pupuk baru
d. Mencari metode yang tepat untuk pemberantasan hama

y)    Perkembangan Industrialisasi

a.    Industri Pertanian
• Industri pengolahan hasil tanaman pangan termasuk hortikultura
• Industri pengolahan hasil perkebunan
• Industri pengolahan hasil perikanan
• Industri pengolahan hasil hutan
• Industri pupuk
• Industri Pestisida
• Industri Mesin dan peralatan pertanian

b.    Industri Non Pertanian
• Industri Semen
• Industri Besi baja
• Industri Perakitan kendaraan bermotor
• Industri elektronik
• Industri kapal laut
• Industri Kapal terbang

z)    Bidang  Politik

1.    Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Organisasi masanya.

2.    Membubarkan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966

3.    Menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang di Indonesia

4.    Penyederhanaan Partai Politik

5.    Pemilihan Umum

6.    Penataan Politik Luar Negeri

B.   PENYIMPANGAN KEBIJAKAN PADA MASA ORDE BARU

a.    Dalam hal konstitusi 

a)    Perubahan kekuasaan yang statis

b)    Perekrutan politik yang tertutup

c)    Pemilihan umum yang kurang demokratis

d)    Kurangnya jaminan hak asasi manusia

b.  Di bidang politik, antara lain:

Tidak berfungsinya kontrol dari lembaga kenegaraan politik dan sosial, karena didominasi kekuasaan presiden/eksekutif yang tertutup sehingga memicu budaya korupsi kolusi dan nepotisme.

c.    Di bidang hukum, antara lain:

a)    Tidak tegaknya supremasi hukum karena penegak hukum tidak konsisten, adanya mafia peradilan, dan banyaknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini tidak menjamin rasa adil, pengayoman dan kepastian hukum bagi masyarakat.

b)    Ada penyimpangan sekurang-kurangnya 79 Kepres (1993-1998) yang dijadikan alat kekuasaan sehingga penyelewengan terlindungi secara legal dan berlangsung lama (hasil kajian hukum masyarakat transparansi Indonesia).

d.    Di bidang ekonomi, antara lain:

1)    Keberhasilan pembangunan yang tidak merata menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin.

2)    Bercampurnya institusi negara dan swasta.

3)    Perkembangan utang luar negeri dari tahun ke tahun cenderung meningkat.

4)    Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden, sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter

5)    Terjadi monopol penafsiran Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan – tindakannya.

6)    Pemerintah campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga kekuasaan kehakiman tidak merdeka.

7)    Terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang luar biasa parahnya sehingga merusak segala aspek kehidupan, dan berakibat pada terjadinya krisis multidimensi

8)    Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua,

9)     Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya,

10)  Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel,

11)  Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius” (petrus).

BAB III

PENUTUP

A.  KESIMPULAN

Sejalan dengan dasar empirik sebelumnya, masa awal orde baru ditandai oleh terjadinya perubahan besar dalam pegimbangan politik di dalam Negara dan masyarakat, sebelumya pada era Orde Lama kita tahu bahwa pusat kekuasaan ada di tangan presiden, militer dan PKI. Namun pada Orde Baru terjadi pergeseran pusat kekuasaan dimana dibagi dalam militer, teknokrat, dan kemudian birokrasi. Namun harapan itu akhirnya menemui ajalnya ketika pada pemilu 1971, golkar secara mengejutkan memenangi pemilu lebih dari separuh suara dalam pemilu.Itulah beberapa sekelumit cerita tentang Orde Lama dan Orde Baru, tentang bagaimana kehidupan sosial, politik dan ekonomi di masa itu. Yang kemudian pada orde baru akhirnya tumbang bersamaan dengan tumbangnya Pak Harto atas desakan para mahasiswa di depan gendung DPR yang akhrinya pada saat itu titik tolak era Reformasi lahir. Dan pasca reformasilah demokrasi yang bisa dikatakan demokrasi yang di Inginkan pada saat itu perlahan-lahan mulai tumbuh hingga sekarang ini.

B.  SARAN

Perjalanan kehidupan birokrasi di Indonesia selalu dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya. Budaya birokrasi yang telah ditanamkan sejak jaman kolonialisme berakar kuat hingga reformasi saat ini. Paradigma yang dibangun dalam birokrasi Indonesia lebih cenderung untuk kepentingan kekuasaan. Struktur, norma, nilai, dan regulasi birokrasi yang demikian diwarnai dengan orientasi pemenuhan kepentingan penguasa daripada pemenuhan hak sipil warga negara. Budaya birokrasi yang korup semakin menjadi sorotan publik saat ini. Banyaknya kasus KKN menjadi cermin buruknya mentalitas birokrasi secara institusional maupun individu.

Sejak orde lama hingga reformasi, birokrasi selalu menjadi alat politik yang efisien dalam melanggengkan kekuasaan. Bahkan masa orde baru, birokrasi sipil maupun militer secara terang-terangan mendukung pemerintah dalam mobilisai dukungan dan finansial. Hal serupa juga masih terjadi pada masa reformasi, namun hanya di beberapa daerah. Beberapa kasus dalam Pilkada yang sempat terekam oleh media menjadi salah satu bukti nyata masih adanya penggunaan birokrasi untuk suksesi. Sebenarnya penguatan atau ”penaklukan” birokrasi bisa saja dilakukan dengan catatan bahwa penaklukan tersebut didasarkan atas itikad baik untuk merealisasikan program-program yang telah ditetapkan pemerintah. Namun sayangnya, penaklukan ini hanya dipahami para pelaku politik adalah untuk memenuhi ambisi dalam memupuk kekuasaan.

Mungkin dalam hal ini, kita sebagai penerus bangsa harus mampu dan terus bersaing dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya , harga diri bangsa Indonesia adalah mencintai dan menjaga aset negara untuk dijadikan simpanan buat anak cucu kelak. Dalam proses pembangunan bangsa ini harus bisa menyatukan pendapat demi kesejahteraan masyarakat umumnya.