RESUME SENGKETA PULAU AMBALAT

Persoalan admisnistratif Ambalat mencuat sejak 1967. Selain Ambalat saat itu ada 2 pulau lain yaitu Sipadan dan Ligitan yang menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Pada 27 Oktober 1969 ditandatangani  Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia - Malaysia dan yang dipermasalahkan adalah Sipadan dan Ligitan, sedangkan Ambalat mutlak milik wilayah Indonesia pada perjanjian tahun 1969 serta Perjanjian Tapal Batas Laut Indonesia- Malaysia tahun 1970. Tahun 1979 malaysia memperbarui peta negaranya, pada peta ini Malaysia memasukan blok ambalat ke dalam wilayah kedaulatannya.

Peta tahun 1979 itu bukan satu-satunya peta buatan sepihak Malaysia. Tak lama setelah kesepakatan perbatasan  wilayah Indonesia - Malaysia diputuskan tahun 1969 malaysia membuat peta versinya sendiri. Perbuatan Malaysia ini membuat hubungannya dengan Indonesia dan singapura semakin memanas. Sengketa Ambalat kembali memanas tahun 2005 setelah perusahaan minyak Malaysia Petronas menemukan potensi minyak di Pulau Ambalat. Petronas lalu melakukan hubungan kontrak dengan Shell, perusahaan minyak Multinasional Corporation.

Disaat yang sama Indonesia pun melakukan kontrak eksplorasi minyak Ambalat dengan perusahaan minyak Italia. Kedua negara yang terikat kontrak itupun mempertanyakan status Ambalat. Indonesia segera melayangkan protes ke Malaysia, saat itu Indonesia dan Malaysia sepakat menyelesaikan sengketa secara damai, kenyataannya hingga kini status Ambalat masih terganggu ketenangannya, meski sudah jelas Ambalat milik Indonesia.

Pemerintah menegaskan akan mempertahankan pulau ambalat sebagai wilayah kedaulatan Indonesia, karena itu Departemen Luar Negeri telah diperintahkan untuk menyiapkan berbagai pendekatan diplomatis dan hukum untuk mempertahankan Ambalat sebagai wilayah utuh dari NKRI. Sepanjang tahun 2009, Lalu lintas di perairan Pulau Ambalat, Kalimantan timur tegang. Ini karena kapal – kapal perang Malaysia nekad mendekati perbatasan territorial Indonesia, sehingga kapal – kapal perang miik TNI pun telah disiagakan penuh untuk mengusir kapal – kapal perang Malaysia itu.

Konflik memperebutkan Pulau Ambalat ini merupakan pertaruhan karena Indonesia tidak mau Pulau Ambalat bernasib sama seperti Pulau Sipadan dan Ligitan yang lepas ke tangan Malaysia, tidak hanya itu, DPR juga beraksi dengan mengirimkan tim khusus yang diketuai oleh Yusron Ihza Mahendra  ke Malaysia untuk menyatakan sikap protes. Kapal – kapal perang Malaysia itu sudah terlalu jauh memasuki teritorial Indonesia, dan ini bukan pertama kali berdasarkan data TNI angkatan laut kapal dan pesawat angkatan perang Malaysia maupun polisi pantai Malaysia dalam periode januari-april 2007  sudah 9 kali melakukan pelanggaran.